Pemblokiran Situs Negatif Dituding Langgar HAM

A man browses at pictures of Japanese po

Peraturan Menteri Kominfo No 19 Tahun 2014 yang mengatur tentang situs negatif dianggap sebagai pengekangan terhadap Hak Asasi manusia (HAM). Selain itu, seharusnya aturan seperti ini diatur dalam bentuk undang-undang.

Dikatakan oleh Ketua Badan Pengurus Insititute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara, bahwa materi di dalam Permen Pengaturan Situs Negatif banyak melakukan pembatasan.

“Peraturan Menteri ini memuat materi yang melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia, sehingga materi pembatasan dalam bentuk apapun haruslah diatur berdasarkan Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yaitu dengan menggunakan Undang-Undang” tegas Anggara, melalui keterangan yang diterima detikINET, Jumat (8/8/2014).

Selain melanggar aturan pembatasan yang diamanatkan dalam UUD 1945, materi muatan dari Peraturan Menteri ini menurutnya sangat merugikan masyarakat, dan berpotensi justru menimbulkan iklim negatif pengekangan kebebasan hak asasi oleh negara.

“Secara mendasar saja, pengertian ‘konten negatif’ sangat luas dan multitafsir, tidak ada indikator yang jelas dan pengertian serta definisi yang memadai dan ujungnya berpotensi besar dalam melanggar hak asasi manusia,” jelas Anggara.

Dia menambahkan bahwa kewenangan pemerintah dalam hal ini Kominfo, sangat besar dan terlalu luas. Peraturan Menteri ini memposisikan Menkominfo sebagai pelapor, pengadu, penyidik, penuntut, pembuat standar penilaian sekaligus penilai atau hakim dan sekaligus pula eksekutor dalam kebijakan blocking dan filtering.

“Kominfo memainkan peran yang begitu besar dengan mengambil kewenangan badan lain terutama pengadilan dan lebih buruknya lagi dilakukan tanpa kontrol dari manapun,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.